Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, dalam sambutannya menyampaikan tiga program utama bidang ketransmigrasian yaitu Smart Nakertrans, Migran Juara dan Milenial Juara.
Pembangunan gedung ini sempat mangkrak, hingga akhirnya pada 2020 dilanjutkan pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dengan anggaran Rp 20 miliar.
Untuk nilai anggarannya sama seperti tahun lalu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara diusulkan Rp 3,5 miliar
Instansi ini tinggal menunggu kepastian persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.
Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara berjumlah total Rp 1,5 miliar.
Tahun ini saja, lewat program BSPS APBN dan APBD telah direhab 3.400 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga.
DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
Kalau dirata-rata, realisasi keuangan hingga saat ini mencapai 64,35 persen, dan fisiknya sekitar 70 persen.
Selain dari APBD Provinsi, SOA Penumpang juga ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Warga juga meminta disediakannya sarana air bersih yang memadai, mengingat kala musim kemarau warga sekitar akan sangat kesulitan memperoleh air bersih.
Besar harapan kita semua tahapan tersebut dapat kita selesaikan dalam bulan September ini agar waktu untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2020 cukup tersedia
Saat itu melalui APBD Kaltara dianggarkan Rp 2,8 miliar untuk dilakukan pengerjaan jalan kondisi tanah dengan panjang jalan 360 meter dan lebar 30 meter.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ada 6 bandara di Kaltara yang menjadi prioritas pengembangannya.
Khususnya realisasi yang bersifat fisik, supaya segera dipercepat realisasinya. Tujuannya agar kita dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah